Wartacianjurnews.com – Rangkap lima jabatan yang diemban Wisdayuliana di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, kian menjadi sorotan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut pembagian kesempatan bagi warga, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai aturan jabatan dan potensi penggunaan anggaran negara secara ganda.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Latif Ridwan, menegaskan bahwa rangkap jabatan yang disertai penerimaan anggaran ganda untuk pekerjaan atau sumber pembiayaan yang sama tidak diperbolehkan.
“Yang selama merangkap dan menggunakan anggaran dua kali lipat, lipat ganda, dobel, baik itu APBD, APBN, itu tidak boleh,” kata Latif.
Ia menegaskan, persoalan menjadi semakin serius apabila rangkap jabatan tersebut tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan seseorang menerima pembiayaan ganda dari anggaran negara.
“Jadi kalau tidak sesuai, apalagi menggunakan anggaran dobel, nah itu tidak boleh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan penting di tengah sorotan terhadap sejumlah posisi yang disebut diemban Wisdayuliana.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irwan, juga menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, rangkap jabatan yang menggunakan anggaran negara harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menimbulkan pembiayaan ganda.
Pernyataan kedua pejabat tersebut mempertegas pentingnya pemeriksaan terhadap status jabatan, dasar pengangkatan, serta sumber pembiayaan setiap posisi yang diemban seseorang.
Sebelumnya, nama Wisdayuliana menjadi perbincangan masyarakat Desa Kertajadi setelah diketahui mengemban sejumlah posisi sekaligus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, posisi tersebut meliputi pendamping desa, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengelola wisata, manajer Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta wakil Karang Taruna desa.
Tokoh masyarakat Kecamatan Cidaun, Gugung, menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi karena Desa Kertajadi masih memiliki banyak warga yang dinilai kompeten untuk diberi kesempatan mengisi berbagai posisi.
Ia berpandangan, jabatan dan peran di lingkungan desa seharusnya tidak terpusat pada satu orang apabila masih ada masyarakat lain yang mampu berkontribusi.
Sorotan itu sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses penunjukan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan terhadap posisi-posisi tersebut.
Penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa Kertajadi, Deden, sebelumnya membenarkan bahwa Wisdayuliana memegang sejumlah posisi tersebut. Namun, ia mengatakan kondisi itu sudah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Pjs kepala desa.
Deden mengaku belum dapat memastikan apakah rangkap jabatan tersebut diperbolehkan atau tidak karena khawatir memberikan penjelasan yang keliru.
Pernyataan itu menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa dan instansi terkait untuk memberikan kepastian mengenai aturan yang berlaku pada masing-masing posisi.
Pasalnya, setiap jabatan memiliki dasar pengangkatan, tanggung jawab, serta kemungkinan sumber pembiayaan yang berbeda. Status sebagai pendamping desa, misalnya, perlu diperiksa berdasarkan ketentuan program pendampingan desa, sementara posisi manajer BUMDes dan pengelola wisata perlu ditelusuri berdasarkan mekanisme pengangkatan serta aturan kelembagaan masing-masing.
Persoalan utamanya bukan semata-mata berapa banyak jabatan yang dipegang satu orang, melainkan apakah seluruh posisi tersebut sesuai aturan dan dijalankan tanpa konflik kepentingan maupun pembiayaan ganda. (dil).
Comment