Wartacianjurnews.com – UHC Cianjur kembali menjadi perhatian setelah Dosen Etika Bisnis Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur, Doddie FT, menulis refleksi mengenai berakhirnya skema Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur. Dalam tulisannya, Doddie mengulas kebijakan penghentian pembiayaan UHC dari sudut pandang tata kelola anggaran, hak konstitusional, dan pelayanan kesehatan.
Menurut Doddie, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga menyangkut penentuan prioritas anggaran pemerintah daerah. “APBD bukan sekadar daftar pendapatan dan belanja. APBD adalah dokumen politik, bahkan dokumen moral. Di dalamnya tercermin siapa yang diprioritaskan, siapa yang ditunda, dan siapa yang akhirnya harus berkorban,” tulis Doddie.
Dalam refleksi tersebut, Doddie menyebut pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menilai keterbatasan fiskal dapat memengaruhi strategi pembiayaan, namun menurutnya tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah kemampuan menjelaskan alasan defisit, melainkan kemampuan memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan akses berobat akibat kebijakan fiskal,” tulisnya.
Doddie juga mengulas kondisi fiskal daerah dan menyarankan sejumlah langkah, seperti efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pajak daerah, perbaikan tata kelola aset, serta peningkatan efektivitas belanja sebagai bagian dari reformasi anggaran.
Pada bagian akhir tulisannya, Doddie menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat dinilai melalui kebijakan yang diambil saat kondisi fiskal menghadapi tekanan. “APBD boleh mengalami defisit. Tetapi keberpihakan kepada rakyat kecil tidak boleh ikut mengalami defisit,” tulisnya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Cianjur terkait isi refleksi tersebut. (Ben)
Comment