Wartacianjurnews.com – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cianjur pada hari Sabtu 02 Mei 2026 di Aula Kantor PPP Cianjur jalan Raya Bandung Rawa Bango Karangtengah Cianjur menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik politik uang yang dinilai mencederai marwah partai dan mengganggu proses demokrasi internal organisasi.
Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pimpinan anak cabang (PAC) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cianjur mengaku menerima sejumlah uang menjelang pelaksanaan Muscab. Sedikitnya 28 pimpinan PAC bersama sejumlah badan otonom dilaporkan menerima pemberian yang diduga berkaitan dengan upaya mengarahkan dukungan dalam pemilihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Cianjur.
Tidak hanya menerima uang, para penerima juga disebut diarahkan oleh sejumlah pihak agar memberikan dukungan kepada salah satu paket calon ketua, sekretaris, dan bendahara secara aklamasi. Dugaan tersebut memunculkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai demokrasi di tubuh partai yang selama ini dikenal berlandaskan nilai-nilai Islam.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Cianjur, H Ade Ismail, menegaskan bahwa praktik politik uang bertentangan dengan prinsip dasar PPP.
“Politik uang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh PPP. Sebagai partai berbasis Islam, kami menjunjung tinggi etika, integritas, serta marwah organisasi,” ujar Ade Ismail, Sabtu (2/5/2026)
Menurutnya, PPP merupakan partai yang lahir dari rahim para ulama dan tokoh masyarakat dengan fondasi nilai keislaman yang kuat. Karena itu, dugaan praktik transaksional dalam agenda internal partai dinilai sebagai bentuk kemunduran serius.
Ade mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, malam sebelum Muscab sejumlah ketua PAC dan badan otonom dihubungi untuk hadir di salah satu perumahan di wilayah Cianjur kota. Dalam pertemuan tersebut, mereka diminta menandatangani dukungan kepada calon tertentu sebelum menerima sejumlah uang dengan nominal besar.
“Ini merupakan kemunduran. Kita berbicara ke depan bagaimana PPP di Cianjur bisa meningkat dalam perolehan kursi. Tapi ini sudah dicederai. Saya sangat sedih melihat kondisi partai seperti ini,” katanya.
Munculnya dugaan ini menjadi perhatian serius bagi kader dan pengurus partai. Muscab yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan penguatan organisasi justru dibayangi persoalan integritas.
Sejumlah pihak berharap proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan transparan agar kepercayaan kader maupun masyarakat terhadap PPP tetap terjaga. Di tengah tantangan politik yang semakin kompleks, menjaga etika dan demokrasi internal dinilai menjadi kunci penting bagi masa depan partai. (dil)
Comment