Wartacianjurnews.com – Pihak SMAN 1 Cilaku memberikan klarifikasi terkait polemik adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili yang sempat menjadi sorotan publik. Wakasek Humas SMAN 1 Cilaku, Riska Maliawati, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan sistem dan tidak ada praktik kecurangan.
Riska menjelaskan, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pendaftar dari wilayah BTN Pasir Sembung. Berdasarkan hasil penelusuran jejak digital saat pendaftaran, jarak domisili pendaftar tersebut awalnya berada di luar batas maksimal yang diterima sekolah.
“Dari jejak digital pendaftaran PCMB, jaraknya hampir 1.800 meter. Sementara batas maksimal yang kami terima sekitar 1.700 meter,” ujar Riska Rabu (15/7/2026)
Namun, pada tahap selanjutnya, terdapat perubahan titik lokasi yang kemungkinan dilakukan oleh pendaftar. Hal ini menyebabkan jarak yang tercatat menjadi lebih dekat dengan sekolah.
“Kemungkinan lokasi tidak terubah saat awal pendaftaran, atau baru diperbaiki di tahap berikutnya. Kami juga tidak mengetahui apakah yang mendaftar itu orang tua, anak, atau mandiri,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kuota jalur domisili di SMAN 1 Cilaku sangat terbatas, bahkan pada tahap kedua hanya tersedia satu kursi. Sementara itu, kuota lebih besar justru berasal dari jalur penyangga.
“Kuota domisili hanya satu, sedangkan penyangga sekitar 39. Jadi kemungkinan yang diterima lebih banyak dari jalur penyangga di sekitar sekolah,” jelasnya.
Menanggapi asumsi publik terkait dugaan praktik “jalur uang”, Riska dengan tegas membantah hal tersebut. Ia memastikan seluruh proses berjalan transparan melalui sistem.
“Tidak ada indikasi penggunaan uang. Semua melalui sistem, baik daring maupun luring, bukan manual. Jadi tidak bisa dimanipulasi secara langsung,” tegasnya.
Menurutnya, sebelum proses seleksi, pihak sekolah juga telah melakukan pemetaan melalui PCMB untuk memastikan ketersediaan kuota di setiap jalur.
“Dari pemetaan itu terlihat apakah kuota masih ada atau tidak. Jadi semuanya berjalan normal sesuai mekanisme,” katanya.
Riska juga menyayangkan adanya anggapan negatif yang kerap diarahkan kepada sistem.
“Kadang sistem yang disalahkan, padahal sistem ini justru untuk menjaga transparansi. Kami berharap masyarakat bisa memahami proses ini secara utuh,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, pihak sekolah berharap polemik yang berkembang dapat diluruskan dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh asumsi yang belum tentu benar. (dil)
Comment