Wartacianjurnews.com – Polemik dugaan pungutan pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam di SDN Pasir Hayam, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, kian memanas. Kepala sekolah, Subhan, membantah keras adanya praktik penjualan LKS maupun baju adat di lingkungan sekolah.
Saat dikonfirmasi, Subhan menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan apalagi menjual buku LKS maupun seragam kepada siswa.
“Saya tidak pernah menjual buku LKS ataupun baju adat. Itu tidak benar,” tegasnya.
Ia juga mengaku akan kembali menggelar rapat bersama komite sekolah dalam waktu dekat guna meluruskan persoalan yang berkembang di tengah wali murid.
“Besok kami akan rapat lagi dengan komite untuk membahas ini,” tambahnya.
Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan adanya pesan beredar di grup WhatsApp wali murid yang mengarah pada pendataan pembelian buku LKS secara kolektif. Dalam pesan tersebut, disebutkan harga LKS Rp35 ribu untuk seluruh mata pelajaran dan Rp20 ribu untuk mata pelajaran tertentu, dengan catatan “tidak wajib”.
Meski demikian, sejumlah orang tua murid mengaku kebijakan tersebut tetap menimbulkan tekanan secara tidak langsung.
“Dibilangnya tidak wajib, tapi kalau anak lain pakai semua, yang tidak beli pasti minder,” ungkap salah satu wali murid.
Tak hanya LKS, keluhan juga mencuat terkait pengadaan seragam yang mencapai total sekitar Rp600 ribu, meliputi baju olahraga, batik, busana muslim, hingga pangsi/kebaya. Orang tua menilai, beberapa jenis seragam seperti pangsi dan kebaya tidak memiliki jadwal pemakaian yang jelas.
“Jarang dipakai, bahkan tidak ada jadwalnya. Tapi tetap harus beli,” keluh wali murid lainnya.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya “kewajiban terselubung” di balik label tidak wajib, yang dinilai tetap membebani orang tua, baik secara ekonomi maupun psikologis bagi siswa.
Hingga kini, perbedaan antara pernyataan kepala sekolah dan praktik yang dirasakan wali murid menjadi sorotan. Publik pun menunggu hasil rapat pihak sekolah dan komite, sekaligus kejelasan sikap dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur terkait polemik tersebut. (Redaksi)
Comment