Wartacianjurnews.com — Pembangunan bendungan di Kampung Cipadang Gunung, Desa Kanoman, Kecamatan Cibeber, terus menuai sorotan. Di tengah dugaan ketidaksesuaian anggaran Dana Desa (DD) 2026, pihak kecamatan menyebut proyek tersebut belum bisa dinilai karena masih dalam tahap pengerjaan.
Camat Cibeber, Adrian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebanyak dua kali. Monev pertama dilakukan pada 30 Juni 2026 saat pekerjaan masih dalam tahap persiapan.
“Pada 8 Juli kami lakukan monev kembali, progres baru mencapai 18 meter kubik dari total 35 meter kubik yang direncanakan,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan, hasil monev sementara belum dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kekurangan dalam pekerjaan, mengingat proyek belum rampung.
“Karena pekerjaan belum selesai, belum bisa dipastikan apakah perlu perbaikan atau tidak. Nanti setelah 100 persen, akan kami lakukan monev kembali,” katanya.
Namun di sisi lain, pernyataan tersebut belum meredam polemik di tengah masyarakat. Warga sebelumnya menyoroti dugaan ketimpangan antara anggaran yang disebut mencapai Rp50 juta dengan kondisi riil di lapangan yang dinilai jauh lebih rendah.
Tak hanya itu, isu penggunaan material batu yang diduga diambil dari sekitar lokasi proyek juga mencuat. Menanggapi hal tersebut, Camat Adrian mengaku tidak mengetahui secara rinci.
“Kalau soal itu, saya tidak mengetahui sedalam itu,” ucapnya singkat.
Sementara itu, terkait transparansi proyek, muncul perbedaan informasi di lapangan. Jika sebelumnya warga mengaku tidak melihat adanya papan proyek, pendamping desa justru melaporkan bahwa papan informasi kegiatan telah dipasang di sekitar lokasi pembangunan.
Perbedaan keterangan ini semakin memperkuat desakan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keterbukaan informasi dan kesesuaian penggunaan anggaran Dana Desa.
Hingga berita ini diturunkan, Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Kanoman, Ika Hikmat, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.
Warga berharap pihak terkait, termasuk inspektorat daerah, segera turun tangan melakukan audit menyeluruh agar dugaan ketidaksesuaian anggaran dapat terungkap secara terang dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. (dil)
Comment