Wartacianjurnews.com – Proyek pembangunan saluran irigasi Ciherang 1 dan Ciherang 2 sepanjang kurang lebih 7.000 meter di dua titik lokasi, yakni Desa Cibanggala dan Desa Sukabungah, Kecamatan Campakamulya, Cianjur Selatan, menuai sorotan serius. Pekerjaan yang menelan anggaran belasan miliar rupiah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu diduga dikerjakan dengan kualitas buruk.
Sorotan tersebut bahkan sampai ke tingkat pusat. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agust Jovan Latuconsina, menyatakan akan segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.
“Saya saat ini selaku staf khusus Menko Infrastruktur mendapatkan laporan terkait proyek tersebut,” ujar Jovan saat kunjungan kerja ke kantor DPC Partai Demokrat Cianjur, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, laporan mengenai dugaan buruknya kualitas pekerjaan proyek irigasi tersebut menjadi perhatian serius karena proyek itu berada di bawah koordinasi Kementerian PU yang masuk dalam lingkup kerja Kemenko Infrastruktur.
Ia pun mengapresiasi berbagai pihak yang telah berani menyampaikan informasi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Terima kasih atas informasinya. Kebetulan Kementerian PU berada di bawah koordinasi Menko Infrastruktur. Ini menjadi catatan penting dan akan segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Jovan memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama pihak terkait, termasuk jajaran Kementerian PU, balai wilayah setempat, serta satuan tugas yang menangani proyek infrastruktur.
“Saya akan melakukan pengecekan bersama Kementerian PU, balai BPWS setempat, dan satgas terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” tandasnya.

Tak hanya soal kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, proyek irigasi yang menelan anggaran belasan miliar rupiah tersebut juga diwarnai kabar miring lainnya. Informasi yang beredar menyebutkan sejumlah pekerja proyek hingga kini belum menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar mengenai pengelolaan proyek pemerintah tersebut, sekaligus memperkuat desakan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksana kegiatan di lapangan. (dil)














Comment