Wartacianjurnews.com – Koordinator Cianjur Government Watch (CGW), Hadi Dziri Nur, menyampaikan apresiasi atas langkah dinas terkait yang telah melakukan kunjungan lapangan guna memastikan kelengkapan perizinan Jamaras.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kerja advokasi yang dilakukan CGW mulai berdampak.
“Ya, alhamdulillah, kerja advokasi kita mulai berdampak. Hari ini ada peristiwa penting, yakni kunjungan ke lapangan untuk memastikan apakah izin Jamaras sudah lengkap atau belum,” ujar Hadi, Kamis (29/1/2026).
Meski mengapresiasi langkah dinas, Hadi menegaskan bahwa lokasi berdirinya Jamaras berada di kawasan rawan bencana, sehingga secara regulasi perizinan dinilai sulit untuk diterbitkan. Ia bahkan meyakini izin tersebut tidak akan keluar karena terbentur aturan yang lebih tinggi.
“Saya punya keyakinan izin itu tidak akan terbit, karena terganjal surat Gubernur tentang penundaan penertiban izin pembangunan restoran, kafe, hotel, dan destinasi wisata di daerah rawan bencana,” tegasnya.
Hadi menambahkan, berdasarkan regulasi tersebut, pembangunan dan operasional usaha di kawasan rawan bencana seharusnya tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, CGW menyimpulkan sementara bahwa pemenuhan izin Jamaras sulit direalisasikan.
“Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, seharusnya Pemerintah Daerah bersikap lebih tegas,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa Jamaras telah lama berdiri dan bahkan sudah menjalankan aktivitas komersial, termasuk penyewaan vila dengan tarif yang disebut mencapai sekitar satu juta rupiah per malam.
“Kalau izin belum lengkap, apalagi sudah ada aktivitas komersial, seharusnya Satpol PP langsung melakukan penyegelan. Itu bentuk penegakan Perda,” ujarnya.
CGW secara tegas meminta Satpol PP Kabupaten Cianjur agar tidak ragu mengambil tindakan tegas berupa penyegelan terhadap seluruh area Jamaras sebagai bentuk penegakan hukum dan kepastian regulasi.
“Harusnya Satpol PP langsung menyegel. Tidak boleh ada pembiaran, karena ini sudah lama beroperasi,” pungkas Hadi. (dil)
Comment