Wartacianjurnews.com – Polemik hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, memasuki babak baru. Setelah empat calon kepala desa melayangkan nota keberatan atas hasil rekapitulasi suara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur menyebut jalur pengadilan dapat ditempuh apabila para calon masih mempersoalkan hasil pemilihan.
Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cianjur, Dendy Reynaldi, mengatakan keberatan atau gugatan semestinya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat panitia penyelenggara Pilkades maupun pemerintah desa.
Namun, apabila persoalan tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat kabupaten, prosesnya perlu melalui penelusuran di tingkat kecamatan bersama pengawas dan pihak-pihak terkait.
“Kalau memang ada gugatan, seyogianya diselesaikan dulu di level panitia tingkat desa maupun desa. Apabila perlu dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten, tentu setelah diproses dengan pihak kecamatan, pengawas, dan pihak terkait,” kata Dendy, Jumat (20/11/2026)
Ia menegaskan, setiap keberatan harus disertai bukti-bukti yang jelas. Penelusuran juga perlu melibatkan calon kepala desa yang mengajukan keberatan, saksi, maupun pihak yang mendapatkan mandat dari masing-masing calon.
Dendy juga menyinggung batas waktu pengajuan keberatan yang menurutnya maksimal tiga hari setelah pemungutan suara selesai. Meski demikian, ia menyebut persoalan kepastian hukum aplikasi yang digunakan dalam Pilkades digital dapat menjadi pertimbangan bagi calon untuk menempuh langkah hukum.
“Kalau kita bicara gugatan, jalurnya tidak melalui panitia tingkat kabupaten, tetapi bisa melakukan proses ke pengadilan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam polemik Pilkades Desa Kertajadi. Pasalnya, empat calon kepala desa, yakni Windi Andiansyah, Gentar Hadianto, Un Un Sujani, dan Ujang Rahmat Slamet, sebelumnya telah menyampaikan nota keberatan tertanggal 12 November 2026 kepada DPMD Kabupaten Cianjur.
Keempat calon mempersoalkan sejumlah hal dalam pelaksanaan Pilkades digital, mulai dari tidak adanya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiga TPS, dugaan penggunaan barcode pemilih oleh orang lain, hingga sejumlah warga yang tidak mendapatkan undangan sehingga kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
Persoalan kembali memanas setelah pada Kamis (19/11/2026), salah seorang calon mengaku terkejut menerima surat hasil pleno rekapitulasi yang tiba-tiba diantarkan ke rumahnya. Mereka mengaku tidak mengetahui kapan rapat pleno tersebut dilaksanakan dan mempertanyakan mengapa saksi dari masing-masing calon tidak dilibatkan secara langsung.
Kini, dengan adanya penjelasan DPMD mengenai kemungkinan menempuh jalur pengadilan, polemik Pilkades Kertajadi berpotensi berlanjut ke ranah hukum apabila keberatan para calon tidak menemukan penyelesaian.
Langkah hukum tersebut menjadi salah satu jalan yang disebut DPMD dapat ditempuh para calon apabila masih mempersoalkan kepastian hukum hasil Pilkades digital.
Sebab, persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata mengenai siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga menyangkut transparansi tahapan pemilihan, keabsahan rekapitulasi, serta perlindungan hak pilih masyarakat Desa Kertajadi. (dil)













Comment