Wartacianjurnews.com — Polemik biaya pendidikan di SDN Panembong 1, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, kembali menjadi sorotan. Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) seharga Rp64 ribu ditambah biaya kegiatan renang Rp25 ribu dinilai berpotensi membebani orang tua murid.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, menyesalkan munculnya berbagai biaya tersebut, terlebih bagi siswa kelas 1 yang baru memasuki jenjang sekolah dasar.
“Kalau memang tidak wajib, jangan sampai ada tekanan kepada orang tua maupun siswa. Jangan sampai kegiatan sekolah justru menjadi beban,” tegas Rian, Rabu (26/8/2026)
Keluhan orang tua murid mencuat karena selain harus mengeluarkan Rp64 ribu untuk membeli LKS, mereka kembali diminta mengeluarkan Rp25 ribu untuk kegiatan renang ke Bukit Kalimaya, yang dilaksanakan Rabu (26/8/2026).
Jika kedua biaya tersebut dijumlahkan, orang tua harus menyiapkan sedikitnya Rp89 ribu untuk dua kebutuhan tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata soal nominal. Bagi sebagian keluarga, biaya tambahan sekecil apa pun tetap menjadi beban ketika harus dipenuhi di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga dan keperluan sekolah lainnya.
Terlebih, kegiatan renang disebut tidak wajib. Namun, kondisi di lapangan membuat sebagian orang tua merasa dilematis. Ketika mayoritas siswa mengikuti kegiatan, anak yang tidak ikut dikhawatirkan merasa berbeda dari teman-temannya.
Rian menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sekolah dan Dinas Pendidikan. Menurutnya, label “tidak wajib” jangan hanya sebatas ucapan, tetapi harus benar-benar diterapkan tanpa tekanan langsung maupun tidak langsung.
“Sekolah harus memahami kondisi ekonomi setiap orang tua berbeda. Jangan sampai ada kegiatan yang akhirnya membuat orang tua merasa terpaksa mengeluarkan uang,” ujarnya.
Ia meminta pihak terkait mengevaluasi mekanisme penjualan LKS serta kegiatan berbayar di sekolah negeri agar tidak berkembang menjadi praktik yang membebani wali murid.
Rp64 ribu untuk LKS ditambah Rp25 ribu untuk renang memang bukan angka fantastis bagi sebagian orang. Namun bagi orang tua yang ekonominya pas-pasan, Rp89 ribu tetap uang yang harus diperhitungkan.
Kini, sorotan DPRD mengarah pada satu pertanyaan, jika benar tidak wajib, apakah orang tua benar-benar bebas memilih tanpa khawatir anaknya merasa dikucilkan atau berbeda? (dil)
Comment