Wartacianjurnews.com – Polemik keberadaan pasar ilegal Gekbrong kembali memanas. Kepala Desa Cikahuripan, H. Tubagus Daud, angkat bicara dan menyayangkan sikap pihak pengelola pasar yang dinilai lepas tanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi.
Menurut Tubagus, pengelola pasar selama ini seolah menghindar dari tanggung jawab, padahal merekalah yang secara aktif menjalankan operasional pasar tanpa mengantongi izin resmi.
“Jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau sudah mengelola, ya harus siap bertanggung jawab. Jangan setiap ada masalah justru lari dan membiarkan desa atau kecamatan yang kena getahnya,” tegas Tubagus kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Ia menambahkan, keberadaan pasar yang berstatus ilegal sudah semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Perizinan. Tanpa adanya penertiban dan kejelasan status hukum, konflik kepentingan dan praktik liar seperti pungutan tanpa dasar akan terus terjadi.
“Pemerintah jangan hanya diam. Dinas perizinan harus segera turun tangan. Ini bukan hal kecil. Jangan dibiarkan sampai terus menjadi polemik di masyarakat,” ujarnya.
Pasar Gekbrong diketahui sudah lama beroperasi tanpa izin resmi. Selain menimbulkan persoalan tata ruang dan kemacetan, muncul pula dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab, dengan dalih retribusi tanpa disertai dasar hukum maupun kwitansi resmi.
Pemerintah Desa Cikahuripan sendiri mengklaim tidak pernah memberi wewenang kepada siapa pun untuk menarik retribusi di pasar tersebut. Namun dalam praktiknya, masih terjadi pungutan yang kemudian menyeret nama-nama dari unsur desa, kecamatan, bahkan lembaga pemuda.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pedagang kini mendesak agar pasar Gekbrong segera ditertibkan. Selain menghindari polemik berkepanjangan, langkah itu dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pasar dan peran pemerintah daerah. (dil)
Comment