Wartacianjurnews.com- Prabu Indonesia Jaya menanggapi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) se- Kabupaten Cianjur bakal menerima anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen.
Jika dirata-ratakan setiap BUMDes menerima Rp200 juta, maka total dana ketahanan pangan di 354 BUMDes se- Kabupaten Cianjur sebesar Rp70,8 miliar.
Ketua Harian DPP Prabu Indonesia Jaya Hendra Malik mewanti-wanti, agar anggaran tersebut dialokasikan untuk sejahteraan masyarakat.
“Artinya uang puluhan miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa harus bisa mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri,” kata Hendra, Senin 17 Februari 2025.
Agar tepat sasaran, Hendra meminta pemerintah memastikan sumber daya manusia (SDM) pengurus BUMdes berkualitas agar siap mengelola anggaran besar senilai ratusan juta.
Terlebih saat ini banyak sekali BUMdesa di Kabupaten Cianjur tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Apakah para pengurus BUMdesa punya skill atau kemampuan yang terampil dibidang usaha. Jangan sampai uang ratusan juta tersebut habis tapi tidak jelas dipakai usaha apa dan tidak ada manfaatnya buat masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, Hendra juga mempertanyakan, sudah sejauh mana Pemkab Cianjur melalui Dinas PMD melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa (Pemdes) dan BUMdes.
“Apakah sudah maksimal sosialisasi dari Dinas PMD tentang anggaran ketahanan pangan yang nantinya dikelola oleh BUMdes, tak lagi oleh Pemdes,” tutur dia.
Selain itu, dari sisi pengawasan, pihak mana saja yang akan dilibatkan untuk mengawasi alokasi anggaran ketahanan pangan itu.
“Pengawasan dalam pelaksanaan siapa saja yang dilibatkan. Terlebih, di Kabupaten Cianjur, banyak kasus yang menyeret BUMdes dan juga anggaran ketahanan pangan. Apalagi saat ini, dua program tersebut digabungkan,” pungkasnya. (NRS)
Comment