Wartacianjurnews.com – Ketua Pergerakan Indonesia Maju (PIM) DPD Kabupaten Cianjur, Tirta Jaya Pragusta alias Akew, mengungkapkan sejumlah dugaan permasalahan serius dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Peuteuycondong 1.
Dalam keterangannya, Akew menyebut terdapat indikasi intimidasi terhadap relawan hingga dugaan pelanggaran dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kasus ini bermula dari adanya pemberitahuan kepada relawan SPPG yang diduga disampaikan di bawah tekanan atau intimidasi,” ujar Akew, Jumat (7/8/2026)
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan PKBM yang diduga tidak memiliki kejelasan operasional.
“PKBM tersebut diduga fiktif dan kegiatannya disebut menggunakan rumah di depan SPPG, yang informasinya sudah dilelang oleh pihak bank,” lanjutnya.
Tak hanya itu, PIM juga menerima laporan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan program MBG.
“Ada sejumlah laporan mengenai pelayanan yang dinilai kurang baik, terutama terkait menu yang diberikan,” katanya.
Dalam aspek operasional, Akew mengungkapkan dugaan ketidaksesuaian kendaraan distribusi dengan petunjuk teknis (juknis), termasuk tidak adanya perlindungan asuransi kendaraan.
Ia juga menyoroti mekanisme pengadaan bahan dari UMKM yang disebut harus melalui koperasi tertentu sebelum masuk ke SPPG.
“Suplai dari UMKM diduga harus melalui koperasi yang dipimpin oleh pihak tertentu, baru kemudian disalurkan ke SPPG,” ungkapnya.
Terkait manajemen internal, PIM menilai terdapat kejanggalan dalam proses pemberhentian relawan yang disebut tidak melalui prosedur resmi, seperti tidak adanya surat peringatan (SP) yang seharusnya diberikan.
Selain itu, transparansi honorarium relawan juga dipertanyakan.
“Relawan disebut tidak pernah menerima bukti tertulis terkait honorarium. Ini memunculkan dugaan adanya potensi mark-up yang tidak diketahui oleh relawan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Akew juga menyinggung pemberian insentif kepada sekolah yang disebut menggunakan cek kosong, di mana pihak sekolah hanya diminta menandatangani tanpa kejelasan nominal.
Di sisi lain, ia menyebut adanya sekolah yang ingin berpindah ke SPPG terdekat namun tidak mendapatkan persetujuan.
“Atas berbagai temuan ini, kami meminta adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Peuteuycondong 1,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Peuteuycondong 1 belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan tersebut. (dil)
Comment