Wartacianjurnews.com – Opini WTP Cianjur kembali menjadi perhatian publik setelah Pemerintah Kabupaten Cianjur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Menanggapi capaian tersebut, Dosen Etika Bisnis Universitas Putra Indonesia Cianjur, Doddie FT, menyebut WTP merupakan indikator tertibnya pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Menurut Doddie, masyarakat perlu memahami bahwa opini WTP merupakan penilaian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, bukan ukuran langsung keberhasilan pembangunan daerah. “WTP adalah penilaian atas kualitas laporan keuangan, bukan penilaian atas kualitas pembangunan,” ujarnya dalam tulisan yang diterima Wartacianjurnews.com.
Ia menjelaskan, opini tersebut diberikan ketika laporan keuangan dinilai telah disajikan sesuai standar akuntansi, memiliki bukti yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Yang diperiksa adalah apakah laporan keuangan pemerintah disusun sesuai standar akuntansi, memiliki bukti yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Doddie menilai capaian WTP patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Ia menyebut berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara, pengelola keuangan daerah, inspektorat, hingga pimpinan daerah memiliki peran dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa WTP bukan akhir dari proses pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang tetap perlu menjadi perhatian, antara lain efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhir APBD bukan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Doddie. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah juga perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik, kesempatan kerja, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Doddie juga menilai masyarakat memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran secara konstruktif. Ia mengajak publik menyampaikan kritik berbasis data sekaligus memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang dinilai baik.
Menurutnya, opini WTP dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah. “WTP adalah awal kepercayaan. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan akhirnya,” katanya. (Ben)
Comment