Wartacianjurnews.com- Ribuan tenaga kerja honorer Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Cianjur, Rabu 12 Maret 2025.
Aksi itu ditindaklanjuti Komisi 1 DPRD Cianjur dengan mengajak beraudiensi perwakilan tenaga kerja honorer. Akan tetapi massa malah merengsek masuk ke ruang paripurna.
Adapun tuntutan massa terdiri 3 poin diantaranya menolak dan meminta pemerintah mencabut surat BKN RI terkait penyesuaian jadwal seleksi ASN di tahun 2024, meminta pengembalian jadwal tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 serta meminta pemerintah segera menyelesaikan status honor baik berstatus R2 dan R3.
Audensi pun berakhir dengan kesepakatan. Tiga tuntutan tersebut diterima Komisi 1 DPRD Cianjur dan dibuatkan nota kesepakatan, ditindaklanjuti penandatanganan Bupati Cianjur untuk diajukan ke Pemerintah Pusat.
Dewan Penasehat 1 Forum GTNK Kabupaten Cianjur Abdul Rohman Santoso mengaku, senang atas audensi yang dilakukan bersama DPRD dengan tindaklanjut menyampaikan keinginan tenaga kerja honorer di Kabupaten Cianjur.
“Alhamdulillah kami sudah puas dengan mendapatkan kesepakatan, mungkin kami akan menunggu hasil satu hingga dua hari ke depan untuk bertemu kembali Komisi 1 DPRD Cianjur,” kata Abdul.
Pihaknya pun akan mengawal tuntutan-tuntutan yang tertuang di nota kesepakatan. Namun apabila tidak dikabulkan maka akan melakukan aksi besar-besaran di Ibukota.
“Apabila tuntutan kami tidak dikabulkan, maka akan mengadakan aksi nasional secara serentak di Jakarta mengatasnamakan Aliansi Merah Putih dengan mengirimkan 1.500 peserta,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Cianjur M Isnaeni akan segera menyampaikan aspirasi dari tenaga kerja honorer ke pemerintah pusat.
“Kami Komisi 1 DPRD Cianjur sangat mendukung apa yang disampaikan teman-teman tenaga kerja honorer, kami akan minta ke pusat atas aspirasi-aspirasi yang disampaikan,” kata Isnaeni. (NRS)
Comment