Wartacianjurnews.com – Sebanyak 273 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Cianjur menjadi sasaran akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).
Langkah ini dilakukan untuk menilai dan memastikan mutu serta kelayakan lembaga pendidikan nonformal di daerah tersebut.
Ketua Forum PKBM Kabupaten Cianjur, Deni Abdul Kholik, menjelaskan bahwa proses akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan, mengembangkan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan, dan memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan.
“Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas PKBM agar memenuhi standar minimum, membantu masyarakat memilih lembaga pendidikan yang terpercaya, dan memberikan pengakuan terhadap kualitas program yang dijalankan,” ujar Deni, Rabu (9/10/2025).
Deni menambahkan, sebelum pelaksanaan akreditasi, dilakukan pendampingan oleh asesor dan pengawas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur.
Pendampingan ini dibagi dalam 10 wilayah di Kabupaten Cianjur, dengan melibatkan para kepala PKBM dan operator dalam penginputan data ke Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena PDM) serta berbagai persiapan lainnya.
Menurut Deni yang juga mantan Sekretaris PWI Cianjur itu, PKBM yang telah terakreditasi akan mendapatkan banyak manfaat.
Bagi masyarakat, akreditasi dapat menjadi acuan dalam memilih lembaga pendidikan yang terpercaya, terutama bagi anak putus sekolah dan masyarakat usia lanjut.
Sementara bagi lembaga PKBM sendiri, akreditasi dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan serta memberikan kewenangan menyelenggarakan ujian secara mandiri.
“Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi dapat meningkatkan pengetahuan tentang delapan standar PKBM dan memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualifikasi serta kompetensinya,” imbuh Deni.
Ia berharap, dengan terlaksananya akreditasi ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan keberadaan PKBM, terutama terkait kesejahteraan para tutor dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan.
“Melalui akreditasi ini, kami berharap pemerintah lebih serius memperhatikan PKBM, baik terhadap tenaga tutor maupun lembaganya,” pungkasnya. (dil)
Comment