Wartacianjurnews.com – Pembangunan Irigasi Ciherang 2 di Desa Cibanggala, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang menelan anggaran sekitar Rp10 miliar, menuai sorotan tajam.
Proyek yang diharapkan meningkatkan ketahanan pangan itu justru menyisakan polemik serius, mulai dari dugaan eksploitasi material hutan, kualitas bangunan yang disinyalir tidak sesuai spesifikasi, hingga puluhan pekerja yang mengaku belum menerima upah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartacianjurnews.com, material batu untuk pembangunan irigasi diduga diambil dari kawasan hutan milik Perhutani di sekitar lokasi proyek. Warga setempat khawatir aktivitas tersebut memicu kerusakan lingkungan dan berpotensi menyebabkan erosi maupun longsor, terlebih kondisi geografis Campakamulya dikenal rawan pergerakan tanah.
“Sekarang saja sudah terlihat ada titik-titik rawan longsor karena batu dan pasir diambil dari sekitar hutan. Kami takut nanti dampaknya ke sawah dan permukiman,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (22/02/2026)
Tak hanya soal lingkungan, persoalan ketenagakerjaan juga mencuat. Sedikitnya 50 orang pekerja disebut belum menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Edi, yang mengaku sebagai koordinator lapangan, mengatakan dirinya kini menjadi sasaran tuntutan para pekerja.
“Ada sekitar 50 anak buah yang belum dibayar. Saya juga bosan dikejar-kejar terus oleh pekerja yang menuntut haknya,” ungkap Edi.
Menurutnya, proyek tersebut awalnya dikerjakan oleh PT Adhi Karya, namun kemudian disubkontrakkan ke pihak ketiga. Ia menyebut pembayaran dari PT Adhi Karya kepada pihak ketiga telah dilakukan. Namun, hingga kini upah para pekerja tak kunjung dibayarkan.
“Dari Adhi Karya katanya sudah dibayar ke pihak ketiga. Tapi ke pekerja belum dibayarkan. Sekarang pekerjaan diambil alih lagi oleh Adhi Karya dengan pekerja baru. Lalu yang lama siapa yang tanggung jawab?” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab atas upah puluhan pekerja tersebut.
Sorotan juga mengarah pada kualitas konstruksi. Sejumlah sumber menyebut ketebalan bangunan irigasi yang seharusnya mencapai 50 cm, diduga hanya dikerjakan sekitar 20 cm.
Akibatnya, bangunan yang belum genap satu tahun berdiri itu sudah mengalami kerusakan di beberapa titik.
Selain dugaan pengurangan spesifikasi, penggunaan material batu dan pasir dari kawasan hutan sekitar proyek juga dinilai memperburuk kualitas konstruksi. Material yang tidak melalui proses uji mutu dikhawatirkan berdampak pada daya tahan bangunan.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mekanisme pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut? Apakah konsultan pengawas dan dinas terkait telah menjalankan fungsi kontrol secara optimal?
Wartacianjurnews.com masih berupaya mengonfirmasi pihak PT Adhi Karya serta instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan Irigasi Ciherang 2 bukan hanya soal kualitas bangunan, tetapi juga menyangkut hak pekerja dan potensi kerusakan lingkungan yang bisa berdampak jangka panjang bagi warga Campakamulya. (dil)
Comment