Wartacianjurnews.com — Video viral terkait dugaan pemangkasan drastis insentif guru ngaji dalam rancangan RAPBD Cianjur 2026 memicu reaksi keras dari GP Ansor dan Banser. Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama itu menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah ingkar terhadap janji kampanye yang sebelumnya mereka sampaikan kepada masyarakat.
Janji Kampanye Dianggap Dilanggar
Kasatkorcab Banser Kabupaten Cianjur, H. Enjang Durrohman, menegaskan bahwa pemangkasan insentif guru ngaji bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi menyangkut kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat.
“Dasarnya adalah janji kampanye yang tidak diindahkan dan tidak direalisasikan. Jika program yang dijanjikan tidak dijalankan, maka kepala daerah telah menegasikan eksistensinya sendiri di hadapan rakyat,” ujarnya.
Menurut Enjang, program insentif guru ngaji adalah bagian dari perencanaan pembangunan yang seharusnya memberi kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, program itu justru tak direalisasikan.
“Bagaimana kita mengukur manfaat program kalau program itu sendiri tidak dijalankan?” tegasnya.
Ansor-Banser Serukan “Cabut Mandat Rakyat”
Kekecewaan GP Ansor dan Banser mencapai puncaknya dengan keluarnya seruan keras: “Cabut mandat rakyat dan turunkan bupati sekarang juga.”
Enjang menjelaskan bahwa dalam politik elektoral, masyarakat memberikan amanah kepada calon pemimpin berdasarkan program kerja yang mereka tawarkan.
“Jika program itu dinegasikan setelah berkuasa, maka kepala daerah telah mengingkari kontrak sosial. Artinya, mereka telah menyalahi mandat rakyat,” katanya.
Audiensi Kepada Pemkab Tak Pernah Dijawab
GP Ansor mengaku sudah mengajukan surat audiensi sejak Juni 2025, namun tak pernah menerima balasan resmi dari Pemkab Cianjur.
“Surat kami menggantung sampai hari ini. Bahkan upaya komunikasi dengan tenaga ahli bupati pun tidak pernah ditindaklanjuti.”
Risiko Kehilangan Kepercayaan Publik
Banser menilai bahwa pemangkasan insentif guru ngaji bukan hanya merugikan para penerima manfaat, tetapi juga mengancam hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
“Rakyat sudah memberikan suara, tapi program yang dijanjikan tidak dilaksanakan. Ini berisiko merusak trust publik dan memengaruhi partisipasi pemilu di masa depan” tutupnya. (Ben)
Comment