Wartacianjurnews.com – Rapat Pleno Terbuka Pemilu 2024, yang di gelar Rabu, 28 Februari 2024, di Indo Alam, Cipanas, diprotes sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Mereka menilai, KPUD Cianjur, tidak menyertakan undangan resmi ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBHC) dan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK JABAR).
“Khususnya dari KPK Jabar, yang sudah mendapatkan sertifikat langsung dari Badan Pengawas Pemilu Pusat,” ujar koordinator Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024 dari YLBHC, Khohar Efendi. Rabu (28/02/1024).
Menurut Khohar, KPU Kabupaten Cianjur, berlaku tidak adil kepada lembaga-lembaga yang selama ini kritis dalam menyikapi dinamika yang terjadi, selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Seharusnya semua lembaga di luar pemerintah diberikan kesempatan yang sama untuk, menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung.
“Soal apakah datang atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting undangan wajib tersebar untuk menjaga kredibilitas KPU Kabupaten Cianjur sendiri,” tegas Khohar.
Diskriminasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, sambungnya, akan mengurangi kualitas dan kredibilitas dari lembaga KPU itu sendiri.
“Kelompok pemantau Pemilu dari unsur masyarakat, baik berupa sebuah lembaga maupun perorangan baiknya di undang oleh KPU Kabupaten Cianjur,” imbuhnya.
Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Fikri Audah Nsy menyatakan, jika terdapat lembaga atau perorangan yang sudah terakreditasi sebagai pemantau Pemilu, baik itu di level nasional maupun Kabupaten, dan tidak tercantum di undangan, segera saja langsung ke lokasi Pleno Kabupaten.
“Nanti akan diberi id card untuk pemantau. Tadi juga ada dari lembaga Nedfid yang tidak terundang, langsung datang dan mendapatkan id card . Saya atasnama KPU Kabupaten Cianjur mohon maaf apabila ada yang terlewatkan dalam undangan Rapat Pleno KPU Cianjur ini,” tukas Fikri
(Rupen)
Comment