Wartacianjurnews.com- Dinas Sosial (Dinsos) segera menindaklanjuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH dan BPNT yang menjadi program Kementerian Sosial dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial.
Secara teknis, masing-masing KPM akan diwajibkan menjawab sekitar 70 pertanyaan sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan mengatakan, akan menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya evaluasi program bantuan sosial (bansos) Sembako.
Nantinya, kegiatan tersebut akan dimulai sekitar bulan Agustus 2025.
“Karena instruksi langsung dari kementerian, kami akan membantu dan mendorong sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” kata Tedy, Jum’at 1 Agustus 2025.
Monev yang dilakukan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, tim lapangan tengah dipersiapkan untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh.
Menurut dia, evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa bansos yang disalurkan tepat sasaran dan berdampak nyata di setiap wilayah.
“Nantinya agar ada peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cianjur,” ungkapnya.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Cianjur, Muhammad Iqbal mengatakan, berdasarkan hasil zoom meeting bersama Kementerian Sosial pada 28 Juli 2025, telah disosialisasikan pelaksanaan Monev Bansos Sembako Tahun 2025 bakal melibatkan pendamping PKH.
“Kegiatan monev ini akan dilaksanakan oleh pendamping PKH dan TKSK sebagai petugas lapangan,” pungkasnya. (Sep)
Comment