Wartacianjurnews.com — Sejumlah pemuda Desa Cibadak mendesak Pemerintah Desa membuka secara transparan alokasi anggaran, terutama terkait kegiatan pengangkutan sampah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Mereka menilai selama bertahun-tahun program pengangkutan sampah di Dusun Rawa Belut berjalan tanpa dukungan desa dan sepenuhnya mengandalkan swadaya masyarakat.
Pengangkutan Sampah Murni Swadaya Warga
Perwakilan pemuda, Regi Muharam, menyebut selama enam bulan terakhir warga harus menyewa armada pengangkut sampah dari pihak ketiga dengan biaya sekitar Rp1,5 juta per minggu. Biaya itu berasal dari iuran warga dan gotong royong RT.
Regi menyatakan desa selama ini mengklaim kegiatan pengelolaan sampah sebagai program desa melalui unggahan media sosial. Namun kenyataannya, tidak ada anggaran maupun fasilitas yang diberikan kepada warga.
“Kami ingin desa menunjukkan transparansi anggaran. Pendapatan desa mencapai Rp2,3 miliar, tapi tidak ada alokasi untuk pengangkutan sampah,” ujarnya.
Regi menilai ada indikasi ketidakwajaran setelah melihat dokumen realisasi anggaran yang diperlihatkan bendahara desa. Menurutnya, beberapa pos berpotensi mengandung mark up dan perlu diklarifikasi.
Pengelolaan Bumdes Ikut Disorot
Selain persoalan sampah, pemuda juga mempersoalkan Bumdes Cibadak yang dinilai minim sosialisasi dan tidak melalui musyawarah desa saat penetapan kepengurusan. Anggaran Bumdes disebut mencapai sekitar Rp260–290 juta pada tahun ini.
Regi menyebut masyarakat tidak mengetahui siapa saja pengurus Bumdes. Ia khawatir potensi penyalahgunaan terjadi karena kurangnya keterbukaan dokumen pertanggungjawaban.
Respons Pjs Kepala Desa
Pjs Kepala Desa Cibadak, Engkus Kusnadi, membenarkan bahwa tidak ada anggaran sampah di ADD. Menurutnya, program pengangkutan sampah muncul dari inisiatif RT dan masyarakat, kemudian didukung oleh kecamatan.
Engkus mengatakan desa bersedia menanggung setengah biaya pengangkutan sampah untuk enam minggu ke depan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga.
Terkait Bumdes, Engkus menjelaskan bahwa proses pendaftaran dan administrasi baru selesai pada Oktober. Ia memastikan kegiatan usaha ayam petelur yang dikelola Bumdes sudah melalui uji kelayakan dan diawasi oleh dinas terkait.
“Kami terbuka terhadap masukan pemuda. Karena itu, setiap permintaan audiensi langsung kami tanggapi,” tutupnya. (Ben)
Comment