Wartacianjurnews.com — Dugaan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan tender dan pengelolaan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur kembali mencuat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa menyoroti adanya “paket fantastis” bernilai besar yang dinilai janggal dan minim informasi.
Koordinator aksi, M Ihsan Nol Akmal, menegaskan bahwa pemerintah harus membuka secara jelas alur penggunaan paket anggaran bernilai miliaran rupiah yang dianggap tidak wajar.
“Kami menuntut pemerintah membuka secara gamblang semua detail pengelolaan anggaran. Ada paket besar yang tidak jelas siapa pelaksananya dan bagaimana mekanisme pengawasannya,” ujar Ihsan.
Sorotan terbesar mengarah pada anggaran pengadaan alat dan bahan kantor, termasuk perlengkapan komputer untuk titik pelayanan administrasi kependudukan, yang disebut mencapai Rp1.911.250.000. Menurut mahasiswa, hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait spesifikasi barang maupun realisasi fisik di lapangan.
Ihsan juga mempertanyakan proses tender yang dianggap tidak transparan dan meminta pemerintah menunjukan bukti bahwa seluruh prosedur telah berjalan sesuai aturan, termasuk data tender yang dibatalkan maupun yang berlanjut.
Selain isu anggaran, mahasiswa turut menyoroti maraknya laporan dugaan pungutan liar dalam pengurusan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya yang belakangan ramai di media sosial. Mereka mendesak adanya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap oknum yang diduga melakukan praktik pungli.
Keresahan publik turut dipicu kabar dari warga Cianjur Selatan yang mengaku harus menjual kambing atau domba demi mengurus KTP saat kunjungan Gubernur Jawa Barat. Mahasiswa menilai informasi tersebut perlu mendapat klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.
“Ini bukan serangan. Ini bentuk kepedulian agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan dan pelayanan publik tidak menyimpang,” tegas Ihsan.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Neneng Rostiantie, S.H., M.H., mengajak massa aksi masuk ke ruangan untuk berdialog.
“Kami meminta pihak aksi untuk berdialog di ruangan. Jika dilakukan di luar seperti yang mereka minta, itu bisa mengganggu pelayanan,” kata Neneng. (Sep)
Comment