Wartacianjurnews.com – Kualitas pengerjaan proyek pembangunan saluran Irigasi Ciherang 1 dan 2 di Desa Cibanggala dan Desa Sukabungah, Kecamatan Campakamulya, Cianjur Selatan, menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan yang dinilai tidak mengedepankan mutu.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur, Igun Hendra Gunawan, secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya menyayangkan kualitas proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.
“Kami sebagai wakil rakyat tetap kecewa. Pihak kontraktor harus bertanggung jawab,” ujar Igun, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, meski secara kewenangan pengawasan teknis DPRD tidak masuk dalam ranah langsung proyek APBN, namun sebagai representasi masyarakat pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kekecewaan publik atas hasil pembangunan yang dinilai jauh dari harapan.
Ia menilai proyek infrastruktur, terlebih yang menyangkut saluran irigasi untuk kepentingan pertanian, seharusnya mengedepankan kualitas dan ketahanan jangka panjang. Jika benar ditemukan kerusakan pada bangunan yang belum genap satu tahun, hal itu patut menjadi bahan evaluasi serius bagi pelaksana maupun pengawas proyek.
Tak hanya soal kualitas, Igun juga menyoroti dugaan pengambilan material batu dan pasir dari kawasan hutan milik Perhutani.
Menanggapi hal tersebut, legislator dari Fraksi Golkar itu menegaskan bahwa sekecil apa pun material yang diambil dari lahan Perhutani tanpa prosedur dan izin resmi tidak dapat dibenarkan.
“Sekecil apa pun material yang diambil dari lahan Perhutani itu tidak boleh,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran warga terkait potensi dampak lingkungan akibat aktivitas pengambilan material di kawasan hutan, yang dikhawatirkan memicu erosi dan longsor di wilayah Campakamulya yang memiliki kontur tanah labil.
DPRD mendorong agar instansi teknis terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas konstruksi, mekanisme pengawasan, serta legalitas penggunaan material proyek.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar proyek bernilai miliaran rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan baru. (dil)
Comment