Wartacianjurnews.com – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali menguat. Kali ini datang dari BAROEDAK BARETO, sebuah wadah yang berisi sekumpulan aktivis dan tokoh-tokoh Cianjur yang dikenal vokal memperjuangkan kebijakan pro rakyat.
Mereka sepakat, janji politik kepala daerah seperti bantuan Rp25 juta per RT per tahun, Rp300 juta per lembaga masyarakat, dan insentif guru ngaji, harus diwujudkan dalam APBD 2026, bukan terus dijadikan alasan atau retorika kampanye semata.
Menurut Kang Asto, pemerintah daerah tidak punya alasan untuk menunda realisasi janji politik karena APBD Cianjur tahun depan mencapai Rp4,347 triliun. Ia menilai, alasan keterbatasan anggaran hanyalah tameng bagi pemerintah yang kehilangan keberpihakan terhadap rakyat.
“Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan klasik. Kalau proyek besar bisa dibiayai, kenapa kesejahteraan RT, lembaga masyarakat, dan guru ngaji tidak bisa?” tegasnya.
Ia menilai, visi dan misi kepala daerah yang pernah dijanjikan saat kampanye harus diterjemahkan dalam bentuk program nyata, bukan sebatas slogan.
“Janji politik itu bukan pidato, tapi dokumen hukum yang seharusnya terintegrasi dalam RPJMD dan APBD. Kalau diabaikan, itu sama saja mengkhianati kepercayaan publik,” ujarnya.
Kang Asto juga menyoroti soal moralitas politik yang mulai pudar di lingkungan birokrasi daerah.
“Ketika pemerintah lupa pada janjinya sendiri, berarti nurani politiknya sedang sekarat. Pemimpin yang baik bukan yang pandai bicara, tapi yang berani menepati ucapan,” tambahnya.
Sementara itu, Ichwan Ahadi Rahmat menegaskan bahwa masyarakat di tingkat RT dan RW sudah menunggu kepastian realisasi program Rp25 juta per RT. Ia menyebut, ARWT sebagai wadah masyarakat akar rumput akan terus mengawal janji tersebut agar tidak sekadar menjadi janji kosong.
“Bupati pernah berjanji akan memberikan Rp25 juta per RT dan Rp300 juta per lembaga. Tapi sampai sekarang belum terlihat komitmen nyatanya. Kami di ARWT tidak akan diam, karena janji itu adalah hak rakyat,” ujar Ichwan kepada Wartacianjurnews.com.
Menurutnya, janji itu seharusnya sudah masuk dalam struktur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi prioritas di APBD 2026.
“Kalau kepala daerah serius, tinggal kemauan saja. Karena dari sisi fiskal, Cianjur sangat mampu. Masalahnya bukan kemampuan, tapi kemauan politik,” tegas Ichwan.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyepelekan posisi RT dan RW sebagai garda depan pelayanan publik.
“RT dan RW itu ujung tombak pemerintahan. Kalau janji kepada mereka diabaikan, berarti pemerintah sedang menutup mata terhadap denyut nadi rakyat sendiri,” katanya.
Baik Kang Asto maupun Ichwan sepakat bahwa jika janji politik tetap diabaikan, maka publik berhak menaruh curiga terhadap arah kebijakan daerah. Mereka menilai, APBD yang seharusnya berpihak kepada rakyat kini lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial dan proyek-proyek tidak produktif.
“Warga sudah terlalu lama menunggu. Kalau janji terus diingkari, itu bukan sekadar pelanggaran moral, tapi juga penghinaan terhadap rakyat,” tegas Kang Asto.
“Kami di ARWT siap turun bersama masyarakat jika pemerintah masih menutup telinga. Janji politik harus ditepati, bukan dikubur bersama kepentingan segelintir elit,”tutup Ichwan.
Desakan keras ini menjadi sinyal bahwa publik Cianjur mulai kehilangan kesabaran terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai abai terhadap komitmen pro rakyat. Menjelang pembahasan RAPBD 2026, mata publik kini tertuju: apakah Bupati Cianjur berani menepati janji, atau kembali berdalih dengan alasan klasik. (Ben)
Comment