Wartacianjurnews.com — Di balik semangat aksi damai ribuan guru madrasah di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Pada Senin (6/10/2025) lalu, muncul pertanyaan tajam soal transparansi dana. Sejumlah peserta mengaku diminta iuran sebesar Rp10.000 per orang, dengan alasan untuk dana keamanan dan wartawan.
Informasi tersebut beredar di kalangan guru peserta aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Cianjur. Meski nilainya tampak kecil, pungutan itu menimbulkan tanda tanya besar: ke mana dana tersebut sebenarnya mengalir?
Beberapa guru yang hadir menyebut, iuran dilakukan secara serentak di tingkat koordinator kecamatan sebelum berangkat menuju lokasi aksi di DPRD. Namun hingga kegiatan berakhir, tak ada penjelasan resmi mengenai laporan penggunaan dana maupun siapa pengelolanya.
“Katanya untuk keamanan dan wartawan, tapi kami tidak tahu siapa yang mengelola dan bagaimana penggunaannya,” ujar salah satu guru madrasah peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PD PGMI Kabupaten Cianjur, H. Miad Zaenal Muttaqin, membantah adanya pungutan resmi yang dilakukan oleh pihak organisasi. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut murni inisiatif guru madrasah dan tidak ada instruksi terkait iuran dari pengurus kabupaten.
“Kami tidak pernah memerintahkan adanya pungutan Rp10 ribu seperti yang disebutkan. Kalau pun ada, itu mungkin inisiatif dari pihak tertentu di lapangan, bukan keputusan PGMI,” jelas Miad kepada Wartacianjurnews.com.
Menurut Miad, seluruh kegiatan aksi didukung secara swadaya dan gotong royong dari para guru, tanpa pungutan wajib. Ia juga mengimbau agar semua pihak berhati-hati menyebarkan informasi yang belum tentu benar, karena bisa mencederai semangat perjuangan guru madrasah.
“Kami ingin perjuangan ini tetap murni dan bermartabat. Jangan sampai isu yang tidak benar merusak niat baik ribuan guru yang turun ke jalan,” tegasnya.
Meski sudah ada sanggahan dari Ketua PGMI, isu pungutan ini tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan guru. Sebagian pihak menilai, transparansi dan komunikasi terbuka perlu dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman dan spekulasi di tengah perjuangan bersama. (Ben)
Comment