Wartacianjurnews.com – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 Kabupaten Cianjur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai masih menjadi beban fiskal dan belum memberi kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Empat BUMD, Perumdam Tirta Mukti, PT BPR Cianjur Jabar, LKM Ahlakul Karimah, dan PT Cianjur Sugih Mukti, disebut belum memiliki target kinerja konkret.
Data keuangan 2023 mencatat Perumdam Tirta Mukti menerima penyertaan modal Rp 6,8 miliar dengan laba bersih hanya Rp 1,5 miliar, BPR Cianjur Jabar memiliki saldo kas Rp 1,9 miliar, LKM Ahlakul Karimah Rp 1 miliar, sementara PT Cianjur Sugih Mukti justru minus Rp 3,8 miliar.
Koordinator Aliansi BEM Cianjur, Fauzi Rohmat, menilai Pemda lemah dalam pengelolaan aset publik.
“BUMD itu bukan anak manja yang hanya diberi modal lalu dibiarkan tidur nyenyak. Kalau kinerjanya buruk, harus ada sanksi, bahkan evaluasi direksi,” tegasnya.
Ia meminta Pemda menetapkan target jelas dan melakukan evaluasi ketat agar BUMD menjadi mesin penggerak PAD, bukan sekadar penampung modal. (dil)
Comment