Wartawan Bodrek, Cermin Krisis Identitas Media dan Lapangan Kerja Dewan Pers Minta Pemda Waspada

Wartacianjurnews.com – Fenomena “wartawan bodrek” kembali mencuat ke permukaan. Bukan sekadar soal penyalahgunaan profesi, tapi juga potret dari ketimpangan sosial dan lemahnya pengawasan dunia media di era digital. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyebut kondisi ini sebagai dampak dari tingginya angka pengangguran serta kebebasan bermedia sosial yang tidak dibarengi dengan literasi yang memadai.

“Mudah sekali sekarang seseorang membuat kartu nama, lalu mengaku-ngaku sebagai wartawan online. Padahal tidak punya kompetensi dan tidak terdaftar resmi di Dewan Pers,” ujar Komaruddin dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).

Tak sedikit dari oknum tersebut memanfaatkan status palsu mereka untuk memeras pejabat atau pemerintah daerah. Modusnya klasik namun tetap efektif: datang dengan kamera, mendokumentasikan proyek yang tampak bermasalah, dan mengancam akan menyebarkannya jika tak diberi imbalan.

“Bagi kepala daerah yang tidak tahu atau kinerjanya buruk, ini jadi ladang empuk. Pemda langsung keluar duitnya,” lanjutnya.

Komaruddin menegaskan, pemda harus tegas menolak permintaan dari siapa pun yang tidak terverifikasi di database resmi Dewan Pers.

“Yang tidak tercatat jangan dilayani. Kalau pemdanya bersih, tidak akan gentar,” katanya.

Dewan Pers pun kini aktif menjalin kerja sama dengan Kemendagri dan Polri untuk memberikan literasi kepada pemerintah daerah. Di saat yang sama, mereka juga mengadakan pelatihan jurnalistik di berbagai wilayah.

Namun Komaruddin juga menggarisbawahi akar masalah lain yang lebih luas: krisis di industri media akibat pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke media sosial.
“Banyak media tidak lagi mampu menggaji wartawan karena iklan lebih memilih medsos. Ini menyebabkan PHK massal. Wartawan profesional akhirnya kehilangan tempat,” ujarnya.

Ia berharap DPR dan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) turut mencarikan jalan keluar. Salah satunya dengan menyerap wartawan bersertifikat ke instansi pemerintah daerah yang memang membutuhkan tenaga komunikasi yang andal.

“Jangan biarkan mereka yang sudah dilatih mahal justru jadi pengangguran atau malah beralih ke jalan gelap,” tegas Komaruddin.
(Fadilah Munajat)

Comment