Wartacianjurnews.com – Aktivitas tambang ilegal Cianjur kembali menjadi perhatian aparat kepolisian setelah sebuah lokasi penambangan pasir di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, ditemukan beroperasi meski sebelumnya telah ditutup.
Polres Cianjur melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim melakukan penindakan pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.00 WIB. Saat petugas mendatangi lokasi, kegiatan penambangan diketahui masih berlangsung pada malam hari.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan satu unit excavator merek Kobelco. Petugas juga membawa dua buku surat jalan pengiriman material pasir dan batuan serta dokumentasi aktivitas penambangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Selain mengamankan barang bukti, petugas meminta keterangan dari operator alat berat dan pengelola tambang. Sementara itu, seorang pria berinisial J yang disebut sebagai pemilik tambang tidak ditemukan di lokasi ketika petugas melakukan pemeriksaan.
Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya akan menindak aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan, termasuk lokasi yang kembali beroperasi setelah dilakukan penutupan.
“Kami tegaskan, tidak ada toleransi terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Cianjur. Apalagi lokasi yang sebelumnya sudah ditutup justru kembali beroperasi. Ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap ketentuan hukum, dan tentunya akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Beddy.
Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan pada malam hari tidak akan menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari pengawasan kepolisian. “Jangan menganggap aktivitas pertambangan yang dilakukan pada malam hari akan luput dari pengawasan petugas. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Saat ini, Satreskrim Polres Cianjur masih mendalami dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. (Ben)













Comment