Wartacianjurnews.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, menuai polemik. Empat calon kepala desa secara resmi menyampaikan nota keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkades periode 2026–2034.
Nota keberatan tertanggal 12 November 2026 tersebut ditandatangani empat calon, yakni Windi Andiansyah nomor urut 1, Gentar Hadianto nomor urut 3, Un Un Sujani nomor urut 4, dan Ujang Rahmat Slamet nomor urut 5. Dokumen tersebut diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
Salah seorang calon kepala desa, Gentar Hadianto, mengatakan pengajuan keberatan tersebut bukan tanpa alasan. Pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan serius dalam proses pelaksanaan hingga penetapan hasil Pilkades digital.
Menurut Gentar, salah satu persoalan mendasar adalah tidak adanya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiga tempat pemungutan suara (TPS). Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keabsahan hasil akhir pemilihan.
“Nota keberatan ini kami ajukan ke DPMD Kabupaten Cianjur karena tidak adanya rekapitulasi dari tiga TPS. Selain itu, banyak hal yang janggal saat pelaksanaan Pilkades,” ujar Gentar, Kamis (19/11/3026).
Ia juga menyoroti persoalan distribusi undangan pemilih. Sejumlah warga disebut tidak mendapatkan undangan sehingga tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, meskipun memiliki hak sebagai pemilih.
Tak hanya itu, Gentar mengungkapkan adanya dugaan penggunaan barcode pemilih oleh orang lain. Bahkan, menurutnya, ditemukan persoalan terkait sisa surat undangan yang diduga kembali digunakan dalam proses pemungutan suara.
“Bayangkan, ada warga yang tidak kebagian undangan sehingga tidak bisa memilih. Sementara kami juga menemukan dugaan barcode pemilih digunakan oleh orang lain. Bahkan, ada sisa surat undangan yang kemudian hidup lagi,” ungkapnya.
Dalam nota keberatan tersebut, keempat calon juga mempersoalkan sejumlah tahapan yang dinilai tidak dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Pilkades.
Sedikitnya terdapat enam poin keberatan yang dicantumkan, di antaranya tidak dilaksanakannya rekapitulasi tingkat akhir penetapan calon kepala desa, tidak adanya penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, serta tidak dibuatnya berita acara.
Selain itu, mereka mempersoalkan tidak dilibatkannya lima saksi dalam penandatanganan penetapan pemenang, tidak adanya dokumentasi penetapan kepala desa terpilih, serta tidak diberikannya dokumen hasil penetapan suara akhir yang telah ditandatangani para saksi dan unsur terkait.
Keempat calon menegaskan nota keberatan tersebut dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.
Munculnya keberatan dari empat calon ini menjadi persoalan serius yang perlu dijawab secara terbuka oleh panitia penyelenggara maupun pihak terkait. Sebab, Pilkades bukan sekadar persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga menyangkut hak pilih masyarakat, transparansi proses, dan legitimasi calon terpilih.
DPMD Kabupaten Cianjur diharapkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan Pilkades Desa Kertajadi, termasuk menelusuri dugaan penggunaan barcode pemilih oleh orang lain dan persoalan tidak terakomodasinya hak pilih sejumlah warga.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari panitia Pilkades Desa Kertajadi terkait berbagai keberatan yang disampaikan keempat calon tersebut. (dil)













Comment