Wartacianjurnews.com – Konflik pengelolaan objek wisata Pantai Ciwidig di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, semakin memanas. Investor dan sejumlah pelaku usaha setempat merasa keberadaan mereka justru terpinggirkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bersikeras ingin mengelola objek wisata tersebut.
Ironisnya, fasilitas dan sarana wisata yang kini menjadi daya tarik Pantai Ciwidig diklaim dibangun menggunakan modal pribadi investor bersama para pelaku usaha. Sementara itu, pihak desa maupun Bumdes disebut tidak pernah mengeluarkan modal untuk pembangunan maupun pengembangan kawasan wisata tersebut.
Investor Pantai Ciwidig, Gugung, menegaskan bahwa objek wisata tersebut bukan hasil pembangunan Bumdes ataupun menggunakan anggaran desa, melainkan murni hasil investasi pribadi bersama rekan-rekannya.
“Wisata Ciwidig bukan karya Bumdes dan desa, bahkan bukan anggaran desa. Ini mutlak pribadi dan rekan-rekan. Tolong kepada pemerintah tertinggi harus cepat dibenahi,” tegas Gugung, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, persoalan semakin pelik karena selama ini pihak desa dan Bumdes justru melakukan penarikan tiket masuk kepada pengunjung. Namun, hasil pungutan tersebut dipertanyakan lantaran tidak dikembalikan untuk kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan kawasan wisata.
Gugung juga mengungkapkan bahwa selama tujuh bulan terakhir pihak investor tidak mendapatkan haknya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan uang tiket masuk yang selama ini dipungut dari pengunjung.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah Direktur Bumdes Kertajadi, Wahyu, tidak mampu memberikan penjelasan secara terperinci mengenai aliran uang hasil penjualan tiket masuk.
Dalam audiensi yang mempertemukan investor, pelaku usaha, pihak Bumdes, dan Pjs Kepala Desa Kertajadi, Deden, Wahyu berdalih bahwa pengelolaan keuangan tersebut menjadi tanggung jawab manajer Bumdes. Bahkan, sebagai direktur, dirinya mengaku tidak mengetahui secara jelas aliran uang tersebut.
Pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya mengenai fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban internal Bumdes. Bagaimana mungkin lembaga usaha milik desa melakukan aktivitas penarikan tiket, tetapi direkturnya tidak mengetahui secara pasti ke mana aliran uang tersebut?
Sementara itu, Pjs Kepala Desa Kertajadi, Deden, mengakui bahwa selama tujuh bulan terakhir Pemerintah Desa tidak menerima Pendapatan Asli Desa (PADes) dari objek wisata Pantai Ciwidig.
Pengakuan tersebut semakin memperkuat desakan agar pengelolaan keuangan wisata dibuka secara transparan. Sebab, persoalan bukan hanya menyangkut siapa yang berhak mengelola objek wisata, tetapi juga menyangkut kejelasan pertanggungjawaban uang yang selama ini dipungut dari masyarakat dan pengunjung.
Setelah tidak adanya kejelasan dalam audiensi tersebut, musyawarah akhirnya menghasilkan keputusan bahwa tiket masuk ke kawasan Pantai Ciwidig untuk sementara digratiskan.
Keputusan ini menjadi tamparan bagi pengelolaan Bumdes dan Pemerintah Desa. Di tengah klaim ingin mengelola objek wisata, justru muncul persoalan mendasar mengenai transparansi keuangan, kontribusi terhadap pengembangan wisata, hingga kejelasan hak investor dan pelaku usaha.
Kini, publik menunggu keberanian Pemerintah Desa dan Bumdes untuk membuka laporan keuangan pengelolaan tiket masuk selama ini. Jangan sampai semangat mengelola potensi wisata desa justru berubah menjadi perebutan kewenangan tanpa transparansi dan pertanggungjawaban.
Sebab, jika fasilitas dibangun menggunakan modal investor dan pelaku usaha, sementara aliran uang tiket tidak dapat dijelaskan secara terbuka, lalu apa sebenarnya kontribusi dan dasar pengelolaan yang dipertahankan oleh Bumdes? (dil)













Comment