Wartacianjurnews.com – Polemik tarif tiket masuk objek wisata Pantai Ciwidig, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, semakin melebar. Bukan hanya soal tarif Rp10.000 yang dipersoalkan karena disebut melampaui ketentuan Peraturan Daerah (Perda), kini transparansi pengelolaan hasil pungutan juga menjadi sorotan.
Kasi Trantib Kecamatan Cidaun, Ade Nurjani, membantah pandangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur yang sebelumnya menyebut tarif tiket masuk Pantai Ciwidig sebesar Rp10.000 tidak sesuai dengan ketentuan tarif Rp7.000.
Alih-alih menjelaskan secara spesifik dasar hukum yang membolehkan penetapan tarif tersebut, Ade justru menekankan bahwa pengembangan potensi desa merupakan kewenangan desa yang harus didasarkan pada hasil musyawarah.
“Jadi, terkait dengan apa pun yang dilaksanakan oleh desa, itu kewenangan desa karena melihat daripada asal-usul desa. Setiap pengembangan potensi-potensi desa harus berdasarkan musyawarah,” ujar Ade. Selasa (17/11/2026).
Ia bahkan menyebut penetapan kebijakan pengembangan potensi desa dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah selama masih berada dalam batas kewajaran.
“Selama itu dalam batas kewajaran hasil musyawarah tersebut, dipersilakan. Kalau terkait dengan potensi yang dikelola pemerintah daerah, itu ada Perda dan jelas ada peraturan bupatinya,” katanya.
Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan mendasar. Apakah hasil musyawarah desa dapat dijadikan dasar untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi dari ketentuan Perda? Lantas, sejauh mana kewenangan desa dalam menetapkan pungutan kepada masyarakat dan wisatawan?
Persoalan tidak berhenti pada perbedaan tafsir mengenai kewenangan desa dan ketentuan Perda. Dalam musyawarah antara pihak investor dan BUMDes, pihak investor juga mempertanyakan transparansi pengelolaan hasil pungutan tiket masuk Pantai Ciwidig.
Investor mempertanyakan ke mana aliran uang dari pungutan pengunjung selama ini serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Pasalnya, menurut persoalan yang disampaikan dalam musyawarah tersebut, hasil pungutan dinilai belum disampaikan secara transparan.
Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan pengelolaan Pantai Ciwidig. Sebab, ketika pengunjung diwajibkan membayar tiket masuk, semestinya pengelola juga mampu menjelaskan secara terbuka berapa pendapatan yang diperoleh, ke mana uang tersebut dialokasikan, serta apa manfaatnya bagi pengembangan kawasan wisata.
Pernyataan Ade yang menekankan kewenangan desa dan hasil musyawarah pun belum menjawab persoalan transparansi tersebut. Kewenangan mengelola potensi desa semestinya berjalan beriringan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Terlebih, persoalan tarif Rp10.000 sebelumnya telah mendapat sorotan Disbudpar Kabupaten Cianjur yang menyebut tarif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Rp7.000.
Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa tiket masuk objek wisata Pantai Ciwidig untuk sementara digratiskan hingga proses pembahasan antara pihak-pihak terkait selesai.
Namun, penggratisan tiket sementara belum menyelesaikan persoalan mendasar. Publik masih menunggu penjelasan mengenai dasar hukum penetapan tarif, laporan hasil pungutan, hingga mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan wisata.
Kini, pertanyaannya bukan sekadar apakah desa memiliki kewenangan mengembangkan potensi wisata, melainkan apakah kewenangan tersebut telah dijalankan sesuai aturan dan disertai transparansi kepada publik. (dil)













Comment