Wartacianjurnews.com – Penerapan sistem digital dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, mulai diuji di tengah masyarakat. Namun, sosialisasi metode baru tersebut masih menghadapi tantangan. Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan simulasi sejauh ini baru berada di kisaran 40 persen.
Pilkades 2026 di Kecamatan Cidaun akan dilaksanakan di dua desa, yakni Desa Cidamar dan Desa Kertajadi. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang menggunakan pencoblosan secara konvensional, kali ini masyarakat akan diperkenalkan dengan proses pemilihan menggunakan perangkat digital.
Salah satu sosialisasi dan simulasi digelar di Kampung Sukamaju, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Senin (28/9/2026). Warga diperkenalkan secara langsung dengan tahapan memilih menggunakan perangkat seperti tablet atau laptop.
Camat Cidaun Gagan Rusganda mengakui, sebagai metode baru, penerapan sistem digital membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tidak kebingungan ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Karena ini hal baru, perlu proses sosialisasi atau uji coba di lapangan agar warga melihat bagaimana cara nanti datang ke TPS lalu memilih calon kepala desa pilihannya,” ujar Gagan.
Menurutnya, panitia Pilkades tingkat desa telah membagi tim untuk turun langsung ke sejumlah wilayah. Simulasi tidak hanya dilakukan dalam satu tempat, tetapi menyasar masyarakat berdasarkan RT dan RW, mulai dari madrasah, masjid hingga rumah-rumah warga.
Namun, dari rangkaian kegiatan yang sudah berjalan, kehadiran masyarakat masih belum maksimal. Baru sekitar 40 persen warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi tersebut.
Kondisi itu menjadi perhatian karena pemilih nantinya dituntut memahami penggunaan perangkat digital ketika menentukan pilihannya.
“Walaupun kelihatannya mudah, namanya metode baru tentu wajib diuji coba atau disimulasikan di lapangan karena belum tentu semua orang tahu proses memilih ketika menggunakan tablet, laptop, atau perangkat lainnya di lokasi TPS,” katanya.
Tantangan lainnya muncul pada pemilih lanjut usia maupun warga dengan keterbatasan fisik. Penggunaan layar perangkat digital dinilai perlu diantisipasi bagi pemilih yang kesulitan mengoperasikannya secara mandiri.
Gagan mencontohkan warga dengan kondisi tertentu, seperti mengalami stroke ringan yang menyebabkan tangan bergetar. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pemilih saat mengoperasikan perangkat di TPS.
“Ini yang mungkin harus kita pikirkan nanti, adanya pendampingan dari pihak keluarga atau petugas,” ujarnya.
Namun, mekanisme pendampingan tersebut belum dipastikan. Pemerintah Kecamatan Cidaun akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk menentukan siapa yang diperbolehkan mendampingi pemilih yang membutuhkan bantuan, apakah petugas panitia atau anggota keluarga.
Di sisi lain, hasil simulasi menunjukkan proses pemilihan digital membutuhkan waktu rata-rata sekitar tiga menit untuk setiap pemilih.
Dengan tingkat kehadiran sosialisasi yang masih sekitar 40 persen, pemerintah kecamatan dan panitia Pilkades berencana melakukan simulasi tahap kedua. Sosialisasi akan lebih difokuskan ke RT dan wilayah yang tingkat kehadiran warganya masih rendah.
Tahap lanjutan tersebut menjadi penting mengingat sistem digital merupakan hal baru bagi sebagian masyarakat. Sosialisasi tidak hanya ditujukan agar warga mengetahui cara memilih, tetapi juga untuk memastikan pemilih lansia dan warga dengan keterbatasan fisik tetap dapat menggunakan hak pilihnya saat Pilkades 2026 berlangsung. (dil)
Comment