Wartacianjurnews.com — Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai “nakal” dan tidak menjalankan program sesuai ketentuan kini berada dalam sorotan. Evaluasi terhadap dapur SPPG tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk terhadap sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Cianjur.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengatakan evaluasi tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan dan tujuan awal program.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, keberadaan dapur SPPG bukan sekadar menjalankan kegiatan penyediaan makanan, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak.
“BGN sedang melakukan evaluasi terhadap dapur SPPG, termasuk yang ada di Kabupaten Cianjur. Evaluasi ini dilakukan agar dapur SPPG berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan,” kata Ganjar, Sabtu (29/8/2026)
Menurutnya, aturan mengenai pelaksanaan SPPG sudah jelas. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan di luar tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ganjar meminta seluruh pengelola dapur SPPG menjaga kualitas makanan, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Aturannya dari atas sudah jelas. Dapur SPPG itu untuk menunjang gizi anak-anak sebagaimana yang diamanatkan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ganjar juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program MBG di dapur SPPG. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada koordinator wilayah (Korwil) untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan di tingkat pusat agar segera ditindaklanjuti.
“Silakan laporkan ke Korwil. Nanti Korwil akan meneruskan kepada pimpinannya di pusat supaya bisa ditindaklanjuti,” kata Ganjar.
Ia menegaskan, apabila kejadian yang terjadi di dapur SPPG sudah sangat merugikan masyarakat, bukan tidak mungkin dapur tersebut dikenai sanksi hingga disuspend.
“Kalau kejadiannya sangat merugikan masyarakat, bukan tidak mungkin bisa disuspend. Contohnya seperti terjadi keracunan ataupun kelalaian di dapur tersebut,” tegasnya.
Ganjar menekankan, pengawasan diperlukan agar persoalan di lapangan tidak mencoreng tujuan besar program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, program tersebut menyangkut kebutuhan dasar anak-anak sehingga pelaksanaannya harus benar-benar mengutamakan kualitas makanan, kecukupan gizi dan kepentingan penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tercoreng oleh oknum atau dapur SPPG yang tidak menjalankan aturan,” pungkasnya. (dil).
Comment