Wartacianjurnews.com – Cianjur Government Watch (CGW) kembali melayangkan surat terbuka kepada DPRD Kabupaten Cianjur. Dalam surat tertanggal 13 Februari 2026 tersebut, CGW mendesak lembaga legislatif segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana hibah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020–2024 yang mereka sebut sebagai “JAMARAS GATE”.
Koordinator CGW, Hadi Dzikri Nur, menyampaikan bahwa surat terbuka itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi resmi yang telah dilakukan pihaknya sejak 20 Januari 2026. Dua hari berselang, CGW sempat diterima oleh salah satu pimpinan DPRD dan menitipkan surat permohonan pembentukan pansus.
“Sudah hampir empat pekan kami membangun komunikasi secara kelembagaan. Kami bersurat resmi dan telah diterima dengan baik. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut konkret terkait permintaan pembentukan pansus,” ujar Hadi dalam keterangannya, Jumat (13/02/2026)
Menurut CGW, dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut merupakan persoalan serius yang mencerminkan potret pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tidak adil dan sarat kepentingan. Mereka menduga, dalam perkara yang disebut sebagai JAMARAS GATE, terdapat keterlibatan aktif pihak-pihak yang memiliki kekuasaan pada periode tersebut.
CGW menilai DPRD memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, pembentukan pansus dianggap sebagai langkah konstitusional dan mendesak.
“Ini bukan sekadar isu politik, tetapi menyangkut integritas pengelolaan keuangan daerah. DPRD harus hadir dan menjalankan fungsi pengawasannya secara serius,” tegasnya.
Dalam surat terbuka itu, CGW juga menyinggung lambannya respons DPRD hingga memasuki pekan ketiga sejak komunikasi dilakukan. Mereka bahkan menyoroti sejumlah aktivitas dewan yang dinilai lebih banyak bersifat seremonial, studi banding, hingga pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak mencerminkan fungsi kelembagaan.
Momentum peringatan 100 tahun Cianjur berparlemen juga disinggung sebagai refleksi agar DPRD kembali pada “ruh” dan marwah lembaga legislatif yang memiliki ketajaman dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Melalui surat terbuka ini, kami ingin mengingatkan sekaligus mengajak DPRD untuk kembali menjadi lembaga yang bertaji dan fokus pada tugas serta kewenangannya,” tambah Hadi. (dil)
Comment